Thailand vs Kamboja Memanas, Sengketa Perbatasan Kian Tegang

Ppmi mesir – Insiden bentrokan di perbatasan menewaskan satu tentara Kamboja. Kedua negara saling balas dengan ancaman ekonomi dan tekanan diplomatik.

“Baca Juga: Pria Racuni Kekasih Sesama Jenis Pakai Obat Kuat

Bentrokan di Perbatasan Picu Eskalasi Baru

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat tajam setelah insiden bentrokan pada 28 Mei 2025. Insiden itu terjadi di wilayah perbatasan yang diklaim kedua negara.

Bentrok tersebut menyebabkan satu tentara Kamboja tewas. Masing-masing pihak saling menyalahkan atas kejadian tersebut. Lokasi insiden berada di zona netral yang belum disepakati secara resmi.

Kamboja Ancam Boikot Produk Thailand

Sebagai bentuk respons, Kamboja mengancam akan menghentikan impor hasil pertanian dari Thailand. Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, menyatakan bahwa larangan akan diberlakukan jika Thailand tidak mencabut pembatasan di perbatasan.

Hun Sen menyampaikan ancaman ini dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Senin, 16 Juni 2025. Ia juga menegaskan bahwa film dan produk hiburan dari Thailand akan dilarang tayang di stasiun televisi Kamboja.

Selain itu, pemerintah Kamboja juga menyatakan siap menghentikan impor listrik dan bandwidth internet dari Thailand jika situasi tidak membaik.

Thailand Tanggapi dengan Pembatasan Perbatasan

Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menjelaskan bahwa pembatasan di wilayah perbatasan dilakukan demi alasan keamanan nasional.

Ia menegaskan bahwa Thailand ingin menjaga keselamatan warganya dan tidak ingin mengambil risiko baru. Shinawatra juga mengingatkan bahwa pernyataan emosional dan tidak profesional hanya akan merusak hubungan bilateral.

Pemerintah Thailand juga sempat mengancam akan memutus pasokan listrik ke Kamboja sebagai balasan atas tindakan yang dinilai provokatif.

Pembicaraan Diplomatik Belum Hasilkan Solusi

Pejabat dari kedua negara mengadakan pertemuan akhir pekan lalu di Phnom Penh. Pertemuan ini membahas sengketa batas wilayah yang menjadi sumber ketegangan.

Menurut laporan dari Associated Press, pertemuan berlangsung dalam suasana baik. Namun, tidak ada terobosan penting yang mampu meredakan konflik.

Kamboja Ajukan Sengketa ke Mahkamah Internasional

Kamboja mengambil langkah hukum dengan mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Minggu, 15 Juni 2025. Pengajuan tersebut mencakup empat wilayah yang disengketakan, termasuk lokasi bentrokan dan tiga kompleks kuil bersejarah.

Hun Sen menegaskan bahwa langkah ke ICJ bertujuan mencari solusi damai. Ia juga menyindir Thailand yang menurutnya takut menghadapi jalur hukum.

Kamboja telah beberapa kali mengajak Thailand membawa perkara ini ke ICJ, namun ajakan itu tidak direspons. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Thailand belum memberikan tanggapan resmi.

Hun Sen Serukan Warga Kamboja Pulang dari Thailand

Dalam pidato yang sama, Hun Sen menyerukan kepada puluhan ribu pekerja migran Kamboja di Thailand untuk segera pulang. Ia khawatir diskriminasi dan ketegangan akan meningkat seiring memburuknya hubungan antarnegara.

“Kita harus pulang. Ini waktu yang tepat. Tidak akan selesai dalam waktu dekat,” ujar Hun Sen seperti dikutip dari AFP.

Sengketa Warisan Kolonial yang Belum Usai

Sengketa perbatasan ini merupakan warisan dari era kolonial Perancis. Garis batas sepanjang 800 kilometer antara kedua negara belum sepenuhnya disepakati.

Perselisihan atas empat wilayah strategis sudah terjadi sejak awal abad ke-20. Pada 1962, ICJ memutuskan bahwa kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja. Namun, Thailand menolak putusan lanjutan pada 2013 yang memperluas wilayah milik Kamboja di sekitar kuil.

Akibat konflik berkepanjangan ini, setidaknya 28 orang tewas sejak 2008 akibat bentrokan di zona sengketa.

“Baca Juga: Ancaman Bom di Pesawat Haji RI Disorot Media Internasional

Kesimpulan: Gertakan Berlanjut, Solusi Masih Jauh

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja belum menunjukkan tanda mereda. Kedua negara terus saling mengancam, baik dari sisi diplomatik maupun ekonomi.

Meski pertemuan telah dilakukan dan jalur hukum ditempuh, penyelesaian konflik tampaknya masih jauh. Dunia internasional kini menyoroti perkembangan ini sebagai krisis batas wilayah yang perlu pengawasan lebih serius.