Ppmi mesir – Vietnam memangkas jumlah provinsi dan kota hampir separuhnya. Dewan Nasional menyetujui penggabungan wilayah untuk menekan anggaran dan mempercepat pelayanan publik, Serta PHK 80.000 PNS.

Pemungutan Suara Dewan Nasional

Anggota parlemen memberikan 461 suara mendukung, satu menentang, dan tiga abstain pada Kamis (12/6/2025). Mereka menyetujui rencana penggabungan 63 pemerintahan lokal menjadi 34, terdiri dari 28 provinsi dan enam kota setingkat provinsi.

Penggabungan Wilayah

Hanya 11 provinsi dan kota yang tidak berubah. Sisanya menyatu—misalnya Provinsi A digabung dengan Provinsi B menjadi satu entitas administratif baru. Langkah ini menyusul pemangkasan kementerian dari 30 jadi 22 pada Februari lalu.

Dampak PHK 80.000 PNS

Restrukturisasi menghilangkan 79.339 jabatan. Pejabat bisa memilih pensiun dini, mundur, atau menerima penempatan ulang. Sebelumnya pemangkasan kementerian memaksa 23.000 PNS keluar. Kini total hampir 80.000 orang kehilangan jabatan.

Pernyataan Pemimpin Partai

Sekjen Partai Komunis, To Lam, menyebut langkah itu “revolusi terbesar sejak 1945.” Lam menilai struktur baru mendorong pelayanan aktif dan mengurangi birokrasi pasif. Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menambahkan proses ini mempercepat pertumbuhan stabil.

Suara Pejabat Provinsi

Seorang pejabat provinsi berusia 58 tahun merasa sedih setelah 30 tahun mengabdi. Ia akan menerima kompensasi sekitar satu miliar dong (Rp 624 juta), tetapi merasa tak bahagia dan bingung menyongsong masa depan.

Reaksi Warga

Warga Thai Binh, Thang Loi, mengapresiasi reformasi walau nama provinsi asalnya hilang. “Saya sedih, tapi dukung keputusan demi efisiensi dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Jadwal Implementasi

Semua pemimpin daerah baru akan diumumkan pada 30 Juni. Struktur 34 wilayah mulai beroperasi penuh awal Juli. Dewan Nasional juga akan memvoting konstitusi revisi, menyederhanakan tiga tingkat pemerintahan menjadi dua: provinsi dan desa.

Target Pertumbuhan

Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi 7,1% pada 2024 dan menargetkan 8% tahun ini. Pemerintah mengincar status negara berpendapatan menengah pada 2030. Reformasi ini sejalan dengan kampanye anti-korupsi dan dorongan investor asing.

Dengan struktur yang lebih ramping, Vietnam berharap menekan biaya, meminimalkan tumpang tindih tugas, dan memacu layanan publik yang lebih responsif.